Pada pemerintahan Presiden Jokowi telah merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. UU yang digagas pada era presiden sebelumnya ini adalah upaya baru yang menggeser paradigma pembangunan yang ada selama ini. Membangun desa dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan merupakan salah satu bunyi gagasan Nawa Cita.
Menurut PP 43 tersebut di atas aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Lebih lanjut pada pasal 107 PP ini disebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Hal ini menjadi penting karena jumlah dana desa untuk propinsi Aceh yang besarnya hampir Rp. 2 Triliun di atas berpotensi menjadi aset yang besar. Jika aset desa tersebut tidak dikelola dengan optimal, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi dari desa seperti yang diharapkan tidak mungkin terjadi. Selain itu, dana desa seharusnya digunakan untuk membeli aset produktif (Ahmad Erani Yustika, Kompas 11/8/2015) yang berupa lahan atau aset tetap berupa tanah maupun (barang) modal yaitu aset tetap berupa gedung bangunan, peralatan dan mesin dan lain-lain.
Untuk Informasi pelatihan baik permintaan proposal / surat undangan, Materi dan jadwal pelatihan segera hubungi kami:
Zaini
0818 0273 4566
Email :jhahe48@gmail.com
Kami juga mengadakan Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (SIMPARTA)
0 Comments