PELATIHAN SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 2017

Dalam pengendalian pegawai baik berupa pengawasan (controlling) pada  Sistem Administrasi Kepegawaian merupakan bagian dari suatu proses pengukuran tingkat keefektivitasan kerja dari pegawai dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Setiap kegiatan pengawasan (controlling) pada  Sistem Administrasi Kepegawaian membutuhkan tolak ukur yang gunanya untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam bekerja, dalam penilaian kerja hal seperti ini biasanya disebut dengan standar pekerjaan.

Pada dasarnya Sistem administrasi kepegawaian melakukan fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan menggunakan pikiran,misalnya seperti: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan fungsi teknis berkaitan dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan menggunakan fisik misalnya seperti: pengadaan, konpensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan.

Para Peserta Training/Pelatihan Sistem Administrasi Kepegawaian

Pelatihan ini sangat tepat untuk diikuti oleh pegawai yang lingkup pekerjaannya meliputi bidang kepegawaian (HRD), Humas baik level supervisor maupun manajer.

Untuk Info Pelatihan:

Hubungi: 0818 0273 4566

Email: jhahe48@gmail.com

BIMBINGAN TEKNIS ANALISIS JABATAN BAGI PNS

Seiring dengan perkembagan jaman dimana semua SKPD di instansi pemerintah bersaing dalam membuat program baru untuk tahun 2017, Profram baru tersebut bisa berupa pengupdatetan Aset atau Aplikasi sebagai penunjang dalam pekerjaan masing masing SKPD bisa berupa mengembangkan bidang Teknologi Informasi maupun pengembangan SDM berupa Pelatihan Analisis Jabatan (ANJAB)  bagi Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena iti diperlukan pelatihan atau Bimtek yang bisa menjadikan Daerah itu akan bergembang lebih baik dan lebih maju, masyarakatnya, aparatur pemerintahnya untuk membuat analisis jabatan

Dengan adanya Bimtek Analisis jabatan (Anjab) mampu memperkokoh desentralisasi dan otonomi daerah sehingga perlu ditngkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah masing masing  Dalam Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan (Anjab) merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah. Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi maka kami akan melaksanakan Bimtek Analisis Jabatan (Anjab) Bagi Pegawai Negeri Sipil.

oleh itu marilah jangan ragu dan takut untuk maju menjadi lebih baik untuk negara kita sendiri dengan mengikuti Bintek Analisis Jabatan Bagi PNS.

Untuk info Pelatihan bisa kontak 0818 0273 4566 atau kirim ke email jhahe48@gmail.com

BIMTEK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERBARU

Berdasarkan UU NOMOR 5 Tahun 2014 dimana seperti yang dimaksud pada ketentan umum dimana yang dimaksud ASN Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas untuk:melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu Pegawai ASN wajib: Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan,Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menambah wawasan serta mengupdate ilmu dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara ini dibutuhkan kesiapan SDM agar sesuai apa yang diharapkan oleh Undang - undang ini .

Pelatihan Legal Drafting

 

Pelatihan Legal Drafting dari MCIA Timor Leste di Technophoria Yogyakarta

Legal drafting sangat diperlukan sekali dijaman seperti sekarang ini apalagi untuk instansi pemerintah, dalam membuat kebijakan berupa perencanaan pembangunan di pemerintah kabupaten/kota baik rencana jangka menengah.

Legal drafting juga sangat diperlukan jika anda membuat sebuah aplikasi dan aplikasi biar mempunyai dasar hukum atau landasan hukum serta supaya apliasi tersebut digunakan oleh semua SKPD maka perlu di buat aturan hukum seperti PERDA maupun PERBUP.

Legal drafting adalah kegiatan atau praktek hukum yang menghasilkan peraturan, sebagai contoh; Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan; Hakim membuat keputusan Pengadilan yang mengikat publik; Swasta membuat ketentuan atau peraturan privat seperti; perjanjian/kontrak, kerjasama dan lainnya.

semua itu bisa dilatih dengan mengikuti pelatihan Legal Drafting di Technophoria Yogyakarta. Adapun Pelatihan Legal Drafting ini bertujuan untuk membekali peserta agar mampu memahami proses terbentuknya suatu peraturan perundangan-undangan, menyikapi benturan yang terjadi karena tumpang tindihnya peraturan yang satu dengan yang lain, dan memahami bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tepat agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Materi pelatihan Legal Drafting menitik beratkan pada bidang norma hukum peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, perancangan peraturan perundang-undangan dan pembangunan nasional, penulisan laporan penelitian untuk perancangan peraturan perundang-undangan (penulisan naskah akademis), format peraturan perundang-undangan dan penyusunan struktur pengaturan, penyusunan kalimat pengaturan, dan perancangan untuk perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pelatihan dilaksanakan dalam bentuk presentasi tentang konsep penyusunan perundang-undangan, diskusi, latihan dan studi kasus.